Asia” mengungkap, Indonesia serta tujuh negara di Asia lamban dalam mewujudkan komitmen transisi energi internasional.
Negara-negara ini dinilai tidak membuat kemajuan signifikan dalam mewujudkan komitmen yang telah disepakati. Kendati Indonesia menyepakati transisi batu bara ke energi terbarukan, kapasitas PLTU dalam negeri justru terus bertumbuh.
“Salah satu masalah yang kami temukan dari komitmen-komitmen internasional ini adalah sifatnya yang sukarela dan tidak mengikat, yang akhirnya membatasi dampaknya,” ujar salah satu penulis laporan, Nandini Das, Rabu (16/4/2025).
Karena itu, komitmen transisi energi internasional tidak sepenuhnya tercermin dalam kebijakan negara-negara yang menandatanganinya, termasuk di Indonesia. Hal ini lantas menimbulkan kesenjangan di tengah upaya untuk merealisasikannya.
“Pemerintah negara-negara dapat membuat pernyataan keras bahwa telah menandatangani komitmen tersebut dalam COP tanpa harus melakukan tindakan konkret,” ucap Nandini
Indonesia berkomitmen untuk mengurangi kapasitas batu bara dengan menandatangani The Global Coal to Clean Power Transition Statement pada Konferensi Perubahan Iklim PBB Ke-26 (COP26).
Pemerintah juga menargetkan penghentian seluruh PLTU pada 2056 dalam peta jalan netral karbon yang disusun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Selain itu, pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 Brasil 2024, presiden menyatakan penghentian seluruh pembangkit listrik berbasis energi fosil sebelum 2040. Namun, hingga kini, Indonesia belum mengumumkan kerangka kebijakan yang didukung rencana aksi untuk mencapai target-target tersebut.
Laporan justru menemukan kapasitas PLTU batu bara kini mencapai 45 persen dari total pembangkitan listrik. Tercatat PLTU dengan total kapasitas 1 gigawatt (GW) mendapatkan perizinan atau mulai konstruksi sejak 2023.
Para penulis laporan menyebut, Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2024-2060 masih memproyeksikan tambahan PLTU hingga 76,5 GW. Angka ini naik 26,8 GW dari 2024.
Tak Ada Kemajuan
Di samping itu, laporan menyoroti bahwa peralihan energi terbarukan di Indonesia belum ada kemajuan yang signifikan. Proyek dan investasi baru energi terbarukan, terutama energi surya dan angin, masih cukup kecil dibandingkan dengan potensinya.
Pihaknya mencatat, investasi proyek energi terbarukan di Indonesia hanya 400 dollar AS pada 2023, lebih rendah dari Thailand. Kondisi ini disebabkan oleh kebijakan energi terbarukan yang cukup rumit.
Indonesia telah menyepakati Global Methane Pledge pada COP26, yang merupakan komitmen untuk memangkas emisi metana hingga 30 persen di bawah ambang batas 2022 pada 2030. Akan tetapi, emisi metana naik 7 persen pada 2022-2023. Pemerintah dianggap belum merencanakan langkah pemangkasan emisi metana di berbagai sektor ekonomi.
“Meski komitmen internasional menjadi landasan kemajuan, berbagai hal di dalamnya tidak sepenuhnya tercantum dalam dokumen nationally determined contribution, dan kebijakan negara yang menyepakatinya,” jelas penulis utama laporan, Thomas Houlie.
“NDC yang disusun di 2025 menjadi peluang bagi pemerintah untuk menunjukkan apakah komitmen yang bersifat sukarela ini akan mendorong ambisi dan aksi negara, atau hanya sekedar jargon politik dan diplomasi,” imbuh dia.
Minimnya dampak komitmen-komitmen transisi energi internasional juga terlihat di tujuh negara lain yang menjadi objek penelitian laporan Climate Analytic. Filipina dan Vietnam ikut menambah kapasitas batu bara.
Sedangkan, Korea Selatan serta Jepang masih sangat bergantung pada impor batu bara. Tak hanya itu, Singapura, Filipina, dan Vietnam terus melakukan ekspansi proyek impor gas alam cair.